Rapat Paripurna Dengan 6 (Enam) Agenda Pembahasan
HUMAS SETWAN - Hari Rabu, 4 Februari 2026, DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Paripurna dengan 6 (enam) agenda pembahasan bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo. Adapun agenda yang dimaksud yaitu Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi; Pembentukan Panitia Khusus (Pansus); Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hasil Fasilitasi Gubernur Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Pemberdayaan Desa Wisata; Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Wonosobo Terhadap Raperda Kabupaten Wonosobo; Nota Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan DPRD Kabupaten Wonosobo Terhadap Raperda Kabupaten Wonosobo; dan Sambutan Bupati.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo Heru Wibowo didampingi para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo yaitu Achmad Faqih, M.H., Sumardiyo, S.E., dan Mugi Sugeng, S.E., S… Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag. bersama Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein beserta Perangkat Daerah (PD) turut hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat, masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo menyampaikan persetujuannya terkait dengan Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan; Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.
Selanjutnya, adapun Raperda yang akan dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Wonosobo yaitu Pansus I membahas Raperda Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; Pansus II membahas Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029; dan Pansus III membahas Raperda Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Bupati Wonosobo menyampaikan bahwa hal ini merupakan wujud nyata berjalannya fungsi kemitraan konstruktif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan daerah berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang responsif.
