Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo TA.2025
HUMAS SETWAN - Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, DPRD Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Rapat Paripurna. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo Heru Wibowo, S.H. didampingi didampingi para Wakil Ketua yaitu Achmad Faqih, M.H., Sumardiyo, S.E., dan Mugi Sugeng, S.E., S.H. serta Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag. turut hadir, dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, agenda utama Rapat Paripurna kali ini adalah Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025. Melalui rapat ini, pihak eksekutif (Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah) memberikan penjelasan secara mendetail atas catatan, masukan, serta pandangan umum yang sebelumnya telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD terkait laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Sebelumnya, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, S.Ag. telah menyampaikan beberapa hal terkait Raperda APBD tersebut pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan Senin, 15 Juni 2026 dan selanjutnya setiap Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya pada 17 Juni 2026.
Dalam rapat ini, Bupati Wonosobo menyampaikan apresiasi tinggi atas pandangan umum, masukan, dan koreksi konstruktif dari seluruh fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu capaian positif indikator makro tahun 2025 seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan angka kemiskinan.
Ke depannya, penguatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi dan inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian inflasi, Pasar Murah, hingga penguatan ketahanan pangan mandiri, program perlindungan sosial, fasilitasi UMKM, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberian bantuan infrastruktur pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pembahasan lebih lanjut akan diselaraskan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Wonosobo agar regulasi yang dihasilkan dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat.
